Tupoksi SKPD


  • BKD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
  • BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
  • BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan, pelatihan, pengelolaan sistem informasi manejemen kepegawaian, penyelenggaraan sistem penilaian kinerja pegawai.
  • BKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD;
  2. pelaksanaan DPA BKD;
  3. perumusan kebijakan manajemen kepegawaian;
  4. pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian;
  5. pengelolaan data dan informasi manajemen kepegawaian;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen kepegawaian;
  7. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dimanajemen kepegawaian;
  8. pengelolaan prasarana dan sarana manajemen kepegawaian;
  9. pengembangan tenaga kepegawaian;
  10. pengelolaan kepegawaian BKD;
  11. pengelolaan keuangan BKD;
  12. pengelolaan ketatausahaan BKD;
  13. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggan BKD;
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  15. pelaporan dan pertanggungjawan tugas dan fungsi BKD.

Kepala Badan mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Diklat serta kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

Sekretariat mempunyai tugas :

 

  • Sekretariat merupakan unit kerja BKD sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi BKD yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA BKD;
  3. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran BKD;
  5. pengelolaan kepegawaian BKD;
  6. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BKD;
  7. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan;
  8. pengelolaan kepegawaian BKD;
  9. pengelolaan keuangan BKD;
  10. pengelolaan ketatausahaan BKD;
  11. pengelolaan Kerumahtanggaan BKD;
  12. pengelolaan perlengkapan BKD;
  13. pengelolaan dokumentasi dan arsip BKD;
  14. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  16. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya sekretariat.

 

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian BKD.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Badan sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat masuk BKD;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar BKD;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor BKD;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan BKD;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja BKD;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja BKD;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja BKD;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja BKD;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN BKD;
    12. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan;
    13. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru BKD;
    14. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru BKD;
    15. memproses pendayagunaan ASN BKD;
    16. mengurus pengembangan karir ASN BKD;
    17. mengurus kesejahteraan ASN BKD;
    18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya; dan
    19. melaporkan dan mempertanggungjawabankan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan BKD;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai  uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Badan sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD;
  4. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKD;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi BKD;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ BKD;
  7. menyusun anggaran kas BKD;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM BKD;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana BKD;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan BKD;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara BKD;
  12. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan BKD;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya;
  14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pendayagunaan dan Kesejahteraan

Bidang Pembinaan Karir dan Disiplin

UPT

  • Badan mempunyai UPT
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Diklat diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Badan memiliki kelompok jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok jabatan fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai  ketua  kelompok  jabatan  fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai sasaran kinerja pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Badan;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Badan.
  • Ketua kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional Badan diatur dengan Peraturan Bupati.